Materi TWK Negara dan Konstitusi

 Assalamu'alaikum...

NEGARA DAN KONSTITUSI

A. Pengertian Negara

Nicollo Machiavelli yang merumuskan negara sebagai negara kekuasaan. Teori tersebut mendapat tantangan dan reaksi yang kuat dari filsuf lain separti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), dan Rousseau (1712-1778). Mereka mengartikan Negara sebagai suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat secara bersama. Menurut mereka, manusia sejak dilahirkan telah membawa hak-hak asasinya seperti hak untuk hidup, hak milik serta hak kemerdekaan.

Konsep pengertian Negara modern yang dikemukakan oleh para tokoh lain, antara lain:

1 Roger H. Soltau Negara adalah sebagai alat agency atau wewenang/authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

2. Harold J. Lasky Negara adalah merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat sah lebih agung daripada individu atau sekelompok.

3. Mc. Iver Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

4. Miriam Budiardjo Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (govermed) oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada perundang-undangannya melalui penguasaan (control) monopolitis dari kekuasaan yang sah.

Dari pengertian yang telah dapat disimpulkan bahwa semua Negara memiliki unsur-unsur yang mutlak harus ada. Unsur-unsur Negara meliputi:

1. Wilayah

2. Rakyat

3. Pemerintahan

B. Konstitusi Indonesia

Pengertian hukum dasar meliputi dua macam, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis (konvensi).

1. Hukum Dasar Tertulis (Undang-Undang Dasar)

Rumusan Undang-Undang Dasar tertulis dan tidak mudah berubah. Undang- Undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel. UUD 1945 hanya memiliki 37 pasal, adapun pasal-pasal lain hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan.

Sifat-sifat UUD 1945 adalah sebagai berikut:

a. Rumusannya jelas, merupakan sumber hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara maupun mengikat warga negaranya.

Jalur Resmi Lolos Tes CPNS 2024/2025

63

b. Benshit singkat den supel, memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikem. bangkan menurut perkembangan zaman serta memuat hak asasi manusia

(HAM) c. Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.

d. Peraturan hukum positif yang tertinggi, sebagai alat kontrol terhadap norma- norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia

2. Hukum Dasar Tidak Tertulis (Konvensi)

Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis Sifat-sifat konvensi adalah sebagai berikut:

a. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara.

b. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar.

c. Diterima oleh semua rakyat.

d. Bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, konvensi bilamana dikehendaki untuk menjadi suatu aturan dasar yang tertulis,

tidak secara otomatis setingkat dengan UUD, melainkan sebagai suatu ketetapan MPR. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris 'Constitution' atau dari bahasa Belanda 'Constitutie Artinya adalah Undang-Undang Dasar. Pengertian konstitusi dalam praktik ketatanegaraan

umumnya mempunyai arti:

1. Lebih luas daripada undang-Undang Dasar atau

2. Sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar

Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas dari pada pengertian UUD, karena pengertian UUD hanya meliputi konstitusi tertulis saja, dan selain itu masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam UUD.

Sistem pemerintahan Negara menurut UUD 1945 dibagi atas tujuh:

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat)

2. Sistem konstitusional

3. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

6. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR

7. Kekuasaan kepala negara tidak tak-terbatas

Menurut penjelasan UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum, Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Sifat Negara hukum hanya dapat ditunjukkan jikalau alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu.

Ciri-ciri suatu Negara Hukum adalah:

a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.

c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

64

Seleksi Kompetensi Dasar