Materi dan Latihan Soal TWK Hak Asasi Manusia (HAM) - CPNS 2027

Assalamu'alaikum semua. Pada kesempatan kali ini saya akan share materi TWK tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ya. Selamat belajar :)

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Hak Asasi Manusia

Awal perkembangan hak asasi manusia dimulai tatkala ditandatangani Magna Charta (1215). oleh Raja John Lackland.

Pada tahun 1628 Petition of Right oleh Raja Charles I. Dalam hubungan ini, raja berhadapan dengan utusan rakyat. Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi.

Pada tahun 1689, penandatanganan 'Bill of Right' oleh Raja Willem III

Pada tahun 1776, merupakan puncak perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusia yaitu ketika 'Human Right' untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmi dalam 'Declaration of Independence' Amerika Serikat.

Perjuangan hak asasi manusia telah diawali di Prancis sejak Rousseau dan puncaknya pada Revolusi Prancis yang berhasil menetapkan Declaration des Droits L/Homme et du Citoyen yang ditetapkan oleh Assemblee Nationale pada 26 Agustus 1789. Semboyan revolusi Prancis:

1. Liberte (Kemerdekaan)
2. Egalite (Kesamarataan)
3. Fraternite (Kerukunan atau Persaudaraan)

Menurut konstitusi Prancis, hak asasi manusia memiliki pengertian hak-hak yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya.

Pada permulaan abad ke-10, Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, merumuskan empat macam hak asasi, yaitu:

1. Freedom of speech, yaitu kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat.
2. Freedom of Religion, yaitu kebebasan beragama
3. Fredom from Fear, yaitu kebebasan dari rasa ketakutan
4. Freedom from Want, yaitu kebebasan dari kemelaratan dan kemiskinan

Hal inilah yang mendasari 'Declaration of Human Righť 1948 Persatuan Bangsa-Bangsa. Kemudian pada 10 Desember 1948, hak asasi manusia dikukuhkan dalam 'Universal Declaration of Human Right Doktrin' tentang hak-hak asasi manusia sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai 'a moral, political, legal framework and as a guideline' dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta penaklukan yang tidak adil.

B. Penjabaran HAM dalam UUD 1945

Dalam rentangan berdirinya bangsa dan negara Indonesia, secara resmi deklarasi pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 telah lebih dahulu merumuskan hak-hak asasi manusia daripada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB.

Pembukaan UUD 1945 beserta pasal-pasalnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sedangkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002, telah memberikan jaminan tentang hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam BAB XA, pasal 28A sampai pasal 28J.

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warganegara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara, dan sebaliknya.

Pasal-pasal UUD 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara mencakup pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 33 dan 34.

• Pasal 27 ayat 1, 'Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.'
• Pasal 27 ayat 2, 'Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.'
• Pasal 27 ayat 3, 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' 
• Pasal 28, 'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.'
• Pasal 29 ayat 2, 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.'
• Pasal 30 ayat 1, 'Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.'
• Pasal 31 ayat 1, 'Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.'

Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Kesadaran perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan negara.

Ada beberapa dasar yang dapat digunakan sebagai motivasi setiap warga untuk ikut serta membela Negara Indonesia:

1. Pengalaman sejarah perjuangan RI
2. Kedudukan wilayah geografis nusantara yang strategis
3. Keadaan penduduk (demografis) yang besar
4. Kekayaan sumber daya alam
5. Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan
6. Kemungkinan timbulnya bencana perang

Asas-asas kewarganegaraan, antara lain sebagai berikut.

1. Asas ius-sanguinis dan asas ius-soli

• Asas ius-sanguinis → asas keturunan/hubungan darah, artinya status kewarganegaraan ditentukan oleh orangtuanya.
• Asas ius-soli → asas daerah kelahiran, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya.

2. Bipatride dan apatride → Adanya asas ius-sanguinis dan asas ius-soli dapat menimbulkan bipatride dan apatride.

• Bipatride (dwi kewarganegaraan). Misalkan, Fajar dan Susi dari Negara A dan berdomisili di Negara B. Negara A menganut asas ius-sanguinis dan Negara B menganut asas ius-soli. Kemudian, lahir anak mereka saat berdomisili di Negara B. Maka, anak tersebut memilik 2 kewarganegaraan, yaitu Negara A dan B.
• Apatride (tanpa kewarganegaraan). Misalkan, Anton dan Lina dari Negara B dan berdomisili di Negara A. Negara A menganut asas ius-sanguinis dan Negara B menganut asas ius-soli. Kemudian, lahir anak mereka saat berdomisili di Negara A. Maka, anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan karena lahir di Negara yang menganut asas keturunan, sedangkan Negara orang tuanya menganut asas daerah kelahiran.

Latihan Soal TWK HAM

Soal Nomor 1
Sebelum amendemen, pasal 28 hanya memberikan kebebasan rakyat Indonesia sebagai makhluk sosial untuk berkumpul, berserikat. dan mengeluarkan pendapat. Namun, setelah antendemen, pasal 28 menjamin hak asasi manusia seluruhnya. Pada pasal 28 berbunyi "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengen lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Salah Satu pengamalan pasal ini yaitu... 
A. Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa berakhir ricuh. 
B. Ketua organisasi muda-mudi menetapkan aturan denda hagi anggotanya yang tidak menghadiri rapat. 
C. Budi, Laras, Eno, dan Citra sedang mendiskusikan rencana perayaan HUT RI di kampungnya. 
D. Lulu kesal karena pendapat yang dia sampaikan tidak disetujui oleh anggota rapat lainnya. 
E. Tian memberikan sejumlah uang kepada Eko dan sebagai gantinya Eko harus mendukungnya dalam pemilihan ketua RT.

Jawaban: C

Soal Nomor 2

Motivasi untuk membela negara dapat muncul, karena para warga negara merasa terhormat jika mereka mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya bagi kepentingan umum bangsa dan negara. Bagi para warga negara, pengorhanan demi pengabdian kepada bangsa dan negara merupakan suatu kehormatan dan kepercayaan. Berikut ini pernyataan yang paling tepat mengenai makna dan implikasi dari bela negara adalah... 

A. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang didasari oleh kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk turut serta dalam usaha perlahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

B. Bela negara adalah kewajiban dan hak asasi warga negara yang dilaksanakan secara sukarela, sadar, dan bertanggung jawab untuk mempcrtahankan kedaulatan dan keutuhan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 

C. Bela negara adalah kehendak dan tekad warga negara yang diwujudkan dalam tindakan nyata untuk mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya demi kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan. 

D. Bela negara adalah semangat dan jiwa warga negara yang tercermin dalam sikap dan perilaku untuk menghormati, menjaga, dan memelihara keutuhan wilayah, kedaulatan, dan marlabat bangsa dan negara sesuai dengan norma-norma hukum dan etika. 

E. Bela negara adalah pengabdian dan pengorbanan warga negara yang dilandasi oleh rasa cinta, hormat, dan loyalitas terhadap bangsa dan negara dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

Jawaban: A

Soal Nomor 3

Mendengarkan musik adalah bagian dari HAM. Seorang anak muda memutar musik kesukaannya secara keras hingga mengganggu tetangganya yang sedang istirahat. Pemuda tersebut telah mendapat teguran, tetapi menolak dengan alasan HAM. Tindakan pemuda ini bertentangan dengan pelestarian nilai Pancasila karena... (TWK 2021)

A. Pemenuhan HAM tidak boleh menggangu HAM orang lain 

B. Menggangu selera musik orang lain yang berbeda 

C. Hak asasi merupakan kebebasan individu yang mutlak 

D. Memilih musik merupakan bagian dari hak setiap orang 

E. Tidak sesuai dengan selera musik orang lain

Jawaban: A

Soal Nomor 4

UUD 1945 mengandung ketentuan yang memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh perilaku yang mencerminkannya adalah... (TWK 2019) 

A. Mempelajari ajaran agama masing-masing dengan baik agar tidak timbul kesalahan dalam mempelajarinya 

B. Berpedoman pada ajaran agama masing-masing sebagai sikap hidup agar tidak menimbulkan dosa 

C. Menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melaksanakan ibadahnya 

D. Menjunjung tinggi ajaran agama masing-masing karena karena ajaran tersebut paling benar dibandingkan dengan yang lain

E. Memprotes pendirian tempat ibadah agama lain karena dianggap tidak banyak pengikutnya.

Jawaban: C

Soal Nomor 5

Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak hanya berbicara mengenai hak yang diperoleh individu, melainkan juga keseimbangan dengan kewajiban. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib... 

A. Mengutamakan hak pribadinya di atas hak orang lain

B. Mematuhi hukum, hukum tak tertulis, dan hukum internasional yang berlaku bagi Indonesia

C. Mengikuti semua kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia

D. Melakukan pembelaan negara hanya jika diminta oleh militer

E. Menolak pembatasan hak yang ditetapkan oleh undang-undang

Jawaban: B

Soal Nomor 6

Konsep kebebasan dari kemelaratan (Freedom from Want) dan kebebasan dari rasa ketakutan (Freedom from Fear) yang dicetuskan oleh Franklin D. Roosevelt dalam pidatonya dikenal sebagai komponen penting perkembangan HAM global. Dalam sistematika HAM, jenis hak yang lahir dari semangat "kebebasan dari kemelaratan" tersebut dikelompokkan ke dalam...

A. Hak Sipil

B. Hak Politik

C. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

D. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)

E. Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights)

Jawaban: C

Soal Nomor 7

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat di Indonesia diadili melalui Pengadilan HAM. Yang dimaksud dengan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat berupa "Kejahatan Genosida" adalah...

A. Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama

B. Serangan yang dilakukan secara sistematis atau meluas yang ditujukan langsung terhadap penduduk sipil

C. Pembatasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan hukum internasional

D. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu karena alasan politik, ras, atau kebangsaan

E. Penghilangan orang secara paksa oleh aparat negara

Jawaban: A

Soal Nomor 8

Hak Asasi Manusia memiliki sifat universal, hakiki, tidak dapat dibagi, dan tidak dapat dicabut. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan bahwa HAM memiliki sifat "tidak dapat dibagi" (indivisible) adalah...

A. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, gender, atau agama

B. HAM sudah ada sejak manusia dilahirkan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa

C. Semua orang memiliki hak yang sama dan tidak boleh dihilangkan oleh siapa pun

D. Hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya saling berkaitan dan semuanya harus dipenuhi tanpa memprioritaskan salah satunya saja

E. Pelaksanaan HAM di suatu negara sepenuhnya diatur oleh kebijakan pemerintah yang berkuasa

Jawaban: D

Soal Nomor 9

Dalam sebuah persidangan perkara ujaran kebencian, seorang aktivis didakwa melanggar UU ITE karena mengkritik kebijakan pemerintah daerah secara tajam di media sosial. Penasihat hukum terdakwa berargumen bahwa tindakan kliennya sepenuhnya dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berpendapat. Namun, jaksa penuntut umum menyatakan kebebasan tersebut dibatasi oleh Pasal 28J ayat (2) demi ketertiban umum dan hak orang lain. Berdasarkan prinsip doktrin HAM konstitusional di Indonesia, argumen mana yang paling tepat untuk menilai batasan hak tersebut?

A. Argumen penasihat hukum benar karena kebebasan berpendapat adalah hak mutlak (non-derogable right) yang tidak dapat dibatasi oleh undang-undang apa pun.

B. Argumen jaksa benar karena Pasal 28J ayat (2) memberikan kewenangan absolut kepada negara untuk membatasi hak apa pun demi stabilitas politik.

C. Pembatasan hak berpendapat sah dilakukan melalui undang-undang, asalkan didasarkan pada alasan yang proporsional, jelas, serta bertujuan melindungi hak orang lain dan ketertiban umum.

D. Hak kebebasan berpendapat otomatis gugur apabila kritik yang disampaikan menyinggung perasaan pejabat publik atau instansi pemerintah.

E. UUD 1945 menetapkan bahwa hak berserikat dan berkumpul kedudukannya lebih tinggi daripada kewajiban menghormati hak orang lain.

Jawaban: C

Soal Nomor 10

Sebuah proyek strategis nasional (PSN) berupa pembangunan waduk dirancang untuk mengairi ribuan hektar sawah demi mewujudkan ketahanan pangan nasional (wujud dari Freedom from Want). Namun, proyek ini memaksa penggusuran sebuah desa adat yang telah tinggal di sana selama ratusan tahun, sehingga berpotensi menghilangkan hak atas identitas budaya dan tanah ulayat masyarakat adat tersebut.Jika dikaitkan dengan karakteristik HAM yang bersifat interdependent (saling tergantung) dan indivisible (tidak dapat dibagi), bagaimana negara seharusnya menyelesaikan dilema ini?

A. Negara harus memprioritaskan pembangunan waduk karena hak ekonomi dan ketahanan pangan bagi masyarakat luas kedudukannya selalu berada di atas hak budaya minoritas.

B. Negara wajib membatalkan proyek waduk tersebut karena hak sipil masyarakat adat sama sekali tidak boleh diganggu gugat dalam pembangunan ekonomi.

C. Negara dapat melanjutkan proyek waduk tanpa kompensasi karena kepentingan negara/pemenuhan hak kolektif secara otomatis menghapus hak-hak individual.

D. Pembangunan ekonomi (waduk) dan perlindungan hak masyarakat adat harus diintegrasikan melalui musyawarah, pemberian ganti rugi yang adil, atau relokasi yang tetap menjaga kelestarian budaya mereka.

E. Hak ekonomi (ketahanan pangan) dan hak budaya adalah dua hal terpisah, sehingga pemenuhan hak pangan tidak perlu mempertimbangkan dampak sosial pada hak budaya.

Jawaban: D

__________________________________

Sekian, semoga bermanfaat.

Materi selanjutnya: Geopolitik Indonesia

Materi sebelumnya: Negara dan Konstitusi

Sumber: [ 1 | 2 | 3 | 4 ]