Materi dan Latihan Soal TWK Integritas Nasional - CPNS 2026
Assalamu'alaikum semua. Pada kesempatan kali ini saya akan share materi TWK tentang Integritas Nasional ya. Selamat belajar!
INTEGRITAS NASIONAL
A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi membawahi 4 (empat) bidang yang terdiri atas:
a. Bidang Pencegahan
b. Bidang Penindakan
c. Bidang Informasi dan Data
d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
a. Bidang Pencegahan
b. Bidang Penindakan
c. Bidang Informasi dan Data
d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
Jenis Korupsi
a. Korupsi Transaktif
Korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut.
Korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut.
b. Korupsi Ekstroaktif
Korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi (tekanan) di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan, orang- orangnya, atau hal-hal yang dihargai.
Korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi (tekanan) di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan, orang- orangnya, atau hal-hal yang dihargai.
c. Korupsi Investif
Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
d. Korupsi Nepotistik
Korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik (perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku).
e. Korupsi Autogenik
Korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri.
f. Korupsi Suportif
Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau keberadaan tindak korupsi yang lain.
g. Korupsi Defensif
Korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.
Tugas dan Wewenang KPK
Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK berpegang teguh kepada lima asas berikut:
a. Kepastian Hukum
KPK senantiasa mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenangnya.
KPK senantiasa mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenangnya.
b. Keterbukaan
KPK senantiasa membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
KPK senantiasa membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
c. Akuntabilitas
KPK senantiasa mempertanggung-jawabkan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan lembaga, kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KPK senantiasa mempertanggung-jawabkan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan lembaga, kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Kepentingan Umum
KPK senantiasa mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
KPK senantiasa mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
e. Proporsionalitas
KPK senantiasa mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.
KPK senantiasa mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.
Untuk menjaga kelima asas tersebut dijalankan sebagaimana mestinya, KPK menerapkan nilai-nilai lembaga dan individu yang terdiri atas:
a. Religiusitas
b. Integritas
c. Keadilan
d. Profesionalisme
e. Kepemimpinan
a. Religiusitas
b. Integritas
c. Keadilan
d. Profesionalisme
e. Kepemimpinan
Tugas KPK:
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Wewenang KPK:
a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
B. Sistem Integritas Nasional (SIN)
Sistem Integritas Nasional (SIN) adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa.
SIN terdiri atas 3 bagian utama, yaitu:
1. Pondasi yang terdiri atas sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya
2. Pilar atau Tiang Penyangga yang terdiri atas badan/lembaga legislatif, eksekutif, kehakiman/peradilan, sektor publik, sektor keuangan, penegak hukum, komisi pemilihan umum, komisi ombudsman, badan audit, organisasi antikorupsi, partai politik, media massa, masyarakat madani, dan dunia usaha
3. Atap merupakan hasil akhir yang akan dicapai berupa integritas nasional
2. Pilar atau Tiang Penyangga yang terdiri atas badan/lembaga legislatif, eksekutif, kehakiman/peradilan, sektor publik, sektor keuangan, penegak hukum, komisi pemilihan umum, komisi ombudsman, badan audit, organisasi antikorupsi, partai politik, media massa, masyarakat madani, dan dunia usaha
3. Atap merupakan hasil akhir yang akan dicapai berupa integritas nasional
Supaya pembangunan Sistem Integritas Nasional berjalan dengan positif maka semua pilar dalam SIN harus memperhatikan tiga dimensi yang terdiri atas:
1. Peran/kontribusi (role)
Setiap pilar harus menjalankan aksi secara berintegritas dengan berbasiskan keunggulan masing-masing untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan SIN.
Setiap pilar harus menjalankan aksi secara berintegritas dengan berbasiskan keunggulan masing-masing untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan SIN.
2. Transparansi dan akuntabilitas (governance)
Setiap pilar harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi, dalam bentuk implementasi sistem integritas, baik komponen utama maupun komponen pendukung, dengan memastikan adanya instrumen, proses, dan struktur.
3. Kapasitas (capacity)
Setiap pilar harus memiliki kapasitas untuk menjalankan kedua hal (role dan governance) tersebut.
Untuk membentuk suatu Sistem Integritas Nasional yang diterapkan dalam cara kerja sebuah organisasi dapat melalui cara-cara sebagai berikut
1. Transparansi anggaran.
2. Menghindarkan konflik kepentingan.
3. Menghindari penyalahgunaan wewenang atasan.
1. Transparansi anggaran.
2. Menghindarkan konflik kepentingan.
3. Menghindari penyalahgunaan wewenang atasan.
Latihan Soal TKW Integritas Nasional
Soal Nomor 1
Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur negara melalui undang-undang nomor...
A. 28 Tahun 1999
B. 30 Tahun 1999
C. 31 Tahun 1999
D. 26 Tahun 2000
E. 32 Tahun 2000
Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur negara melalui undang-undang nomor...
A. 28 Tahun 1999
B. 30 Tahun 1999
C. 31 Tahun 1999
D. 26 Tahun 2000
E. 32 Tahun 2000
Soal Nomor 2
Perilaku korupsi pada penyelenggara negara akan menurun apabila para penyelenggara negara dalam bertugas mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila utamanya sila .....
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
Soal Nomor 3
Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi berpegang teguh kepada asas-asas berikut ini, kecuali...
A. Kepastian hukum
B. Keterbukaan
C. Akuntabilitas
D. Kepentingan umum
E. Pelayanan publik
Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi berpegang teguh kepada asas-asas berikut ini, kecuali...
A. Kepastian hukum
B. Keterbukaan
C. Akuntabilitas
D. Kepentingan umum
E. Pelayanan publik
Soal Nomor 4
Langkah pertama dalam membangun program antikorupsi menurut Tranparency International adalah...
A. Berkomitmen antikorupsi
B. Pemahaman antikorupsi
C. Integritas individual
D. Integritas organisasi
E. Pimpinan yang berintegritas
Langkah pertama dalam membangun program antikorupsi menurut Tranparency International adalah...
A. Berkomitmen antikorupsi
B. Pemahaman antikorupsi
C. Integritas individual
D. Integritas organisasi
E. Pimpinan yang berintegritas
Soal Nomor 5
Hasil internalisasi perilaku, pola kepemimpinan, yang berintegritas pada semua tataran komponen dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merupakan pengertian dari.....
A. Tunas integritas
B. Komite integritas
C. Budaya integritas
D. Sistem integritas
E. Integritas terpadu
Hasil internalisasi perilaku, pola kepemimpinan, yang berintegritas pada semua tataran komponen dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merupakan pengertian dari.....
A. Tunas integritas
B. Komite integritas
C. Budaya integritas
D. Sistem integritas
E. Integritas terpadu
Soal Nomor 6
Kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara disebut dengan...
A. Korupsi
B. Kolusi
C. Nepotisme
D. Koalisi
E. Oligarki
Kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara disebut dengan...
A. Korupsi
B. Kolusi
C. Nepotisme
D. Koalisi
E. Oligarki
Soal Nomor 7
Komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM disebut.....
A. Komponen pengungkit
B. Komponen dasar
C. Komponen modal
D. Komponen target
E. Komponen hasil
Komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM disebut.....
A. Komponen pengungkit
B. Komponen dasar
C. Komponen modal
D. Komponen target
E. Komponen hasil
Soal Nomor 8
Di bawah ini merupakan model pendekatan melawan korupsi yang banyak diadopsi, kecuali...
A. Pendekatan pengacara
B. Pendekatan bisnis
C. Pendekatan pasar
D. Pendekatan budaya
E. Pendekatan agama
Di bawah ini merupakan model pendekatan melawan korupsi yang banyak diadopsi, kecuali...
A. Pendekatan pengacara
B. Pendekatan bisnis
C. Pendekatan pasar
D. Pendekatan budaya
E. Pendekatan agama
Soal Nomor 9
Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam komponen pendukung sistem integritas adalah .....
A. Evaluasi eksternal integritas
B. Kebijakan rekrutmen dan promosi
C. Pengukuran kinerja
D. Sistem dan kebijakan pengembangan SDM
E. Pengadaan dan kontrak dengan efisiensi
Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam komponen pendukung sistem integritas adalah .....
A. Evaluasi eksternal integritas
B. Kebijakan rekrutmen dan promosi
C. Pengukuran kinerja
D. Sistem dan kebijakan pengembangan SDM
E. Pengadaan dan kontrak dengan efisiensi
Soal Nomor 10
Berikut ini termasuk ke dalam bidang-bidang di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali.....
A. Bidang Pencegahan
B. Bidang Penindakan
C. Bidang Pengembangan SDM
D. Bidang Informasi dan Data
E. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
Berikut ini termasuk ke dalam bidang-bidang di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali.....
A. Bidang Pencegahan
B. Bidang Penindakan
C. Bidang Pengembangan SDM
D. Bidang Informasi dan Data
E. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
________________________________________
Sekian, semoga bermanfaat.
Materi selanjutnya: Bela Negara
Sumber: [1]
Komentar
Posting Komentar